by sidiknas
Jakarta – Penyaluran dana untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah 2011 berjalan lancar. Sebesar 63,9 persen dari Rp617 miliar yang disediakan untuk rehabilitasi gedung sekolah dasar, sudah disalurkan. Bahkan, untuk rehabilitasi gedung sekolah menengah pertama, yang sudah disalurkan mencapai 95,60 persen, dari total alokasi dana Rp129 miliar.
Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Ekonomi, Taufik Hanafi menjelaskan, ada empat tahapan yang dilalui dalam menjalankan Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah. Pertama, identifikasi sekolah yang menjadi sasaran. Kedua, penandatanganan nota kesepahaman (MoU – Memorandum of Understanding) ketika program diluncurkan.
“Yang ketiga adalah penyaluran dana ke sekolah-sekolah, dan terakhir, dimulainya kegiatan fisik,” ujarnya pada jumpa pers di Gedung C Kemdikbud, pada Jumat, (4/11). Hadir dalam kesempatan ini Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, Sukemi, Direktur Pembinaan SMP, Didik Suhardi, Kepala Subdirektorat Pembinaan SD, Samino.
Menurut Taufik, kelancaran penyaluran dana menjadi tolak ukur kelancaran kegiatan fisik. Saat ini dua daerah yang memiliki perkembangan rehabilitasi yang cepat adalah Serang (Banten) dan Bogor (Jawa Barat). Secara keseluruhan di Indonesia, kegiatan fisik telah dimulai di 193 gedung SD dan 43 gedung SMP. Kegiatan fisik tersebut di antaranya berupa penggalian untuk fondasi bangunan dan penyiapan kusen-kusen secara paralel. “Kalau kegiatan fisik jalan, berarti dananya sudah sampai,” ujar Taufik.
Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah ini, Kemdikbud menghadapi beberapa kendala. Misalnya, dalam proses penyaluran dana. Kendala yang dihadapi adalah adanya sekolah yang menyerahkan nomor rekening yang sudah tidak aktif atau sudah tidak berlaku, sehingga dana dikembalikan lagi ke kas negara.
Sebagai solusinya, kas negara kemudian menyurati Kemdikbud jika rekening sekolah tidak bisa digunakan. Kemdikbud lalu meminta sekolah membuat rekening baru untuk segera disampaikan ke kas negara.
Kendala lain adalah sedikit terganggunya proses kegiatan belajar mengajar anak didik. Taufik menjelaskan, supaya kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik, anak-anak yang gedung sekolahnya sedang direhabilitasi, dipindahkan sementara ke gedung SD lain yang terdekat. “Jika tidak ada yang terdekat, akan dibuatkan tenda-tenda. Di sinilah pentingnya bekerja sama dengan TNI. Mereka memberikan bantuan dengan menyiapkan tenda-tenda untuk belajar, terutama di daerah Kupang,” ucap Taufik.
Sementara untuk sistem pengawasan, Kemdikbud juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Perguruan Tinggi, dan masyarakat, salah satunya melalui komite sekolah. “Peran BPKP memberikan pendampingan tata kelola keuangan yang baik. Untuk penyusunan petunjuk teknis atau juknis, kami juga menerima masukan dari BPKP,” tutur Taufik.
Untuk ke depannya, mekanisme pemantauan perkembangan rehabilitasi gedung sekolah akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau IT (information technology), termasuk berbasis situs internet (web based). “Jadi teman-teman di daerah akan lebih mudah mengumpulkan data ke pusat. Selain itu, publik juga bisa lebih mudah mengakses”.
Taufik mengatakan, saat ini sistem pemantauan dengan IT masih disiapkan, bekerja sama dengan Pusat Teknologi Komunikasi (Pustekkom) dan Direktorat SD dan SMP Kemdikbud. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai,” ucapnya. (lian)
Foto:
